Pengawasan terhadap instansi penegak hukum merupakan hal yang sangat penting dalam sistem hukum sebuah negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut adalah peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum tidak bisa dianggap remeh, karena merekalah yang menjadi mata dan telinga bagi lembaga penegak hukum.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, “Peran masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.” Hal ini sejalan dengan pendapat Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, yang menyatakan bahwa “Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus aktif dalam mengawasi kinerja instansi penegak hukum agar tercipta penegakan hukum yang bersih dan transparan.”
Namun, masih banyak masyarakat yang merasa enggan atau tidak peduli untuk terlibat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Padahal, masyarakat yang aktif dalam pengawasan dapat membantu instansi penegak hukum dalam menemukan dan menindak tindak pidana.
Menurut data yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), hanya 30% dari seluruh masyarakat yang aktif dalam mengawasi kinerja instansi penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum.
Sebagai masyarakat, kita seharusnya tidak hanya menjadi penonton dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian yang aktif dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kinerja instansi penegak hukum. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menciptakan penegakan hukum yang adil dan transparan demi terciptanya negara hukum yang lebih baik.
Dalam sebuah wawancara dengan Kompas TV, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum. Beliau menyatakan bahwa “KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas korupsi, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi dan dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi.”
Sebagai penutup, mari kita bersama-sama sadar akan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum. Dengan bersatu kita dapat mewujudkan negara hukum yang bersih, adil, dan berkeadilan. Semangat untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah!